Sanksi, embargo, larangan, dan pembatasan telah menjadi praktik umum kebijakan luar negeri AS dalam kaitannya dengan negara-negara dengan mana ada perbedaan pendapat mengenai isu-isu politik dan ekonomi.

Sanksi dapat berhubungan dengan perdagangan, militer, politik, energi, dan lingkup hukum dan berlaku tidak hanya untuk negara tetapi untuk individu dan perusahaan.

Rusia

Amerika Serikat menangguhkan kerja sama dengan Rusia karena situasi di Ukraina dan aneksasi Krimea pada Maret 2014. Pada saat yang sama, sanksi pertama dikenakan pada individu dan perusahaan Rusia.

Pada tahun yang sama, Presiden AS Barack Obama mengeluarkan dekrit khusus "untuk mendukung kedaulatan, integritas, demokrasi, dan stabilitas ekonomi Ukraina" dan "mendukung kebebasan Ukraina", atas dasar sistem multi-level sanksi terhadap Federasi Rusia diperkenalkan.

Sanksi Amerika ditujukan untuk sektor-sektor utama ekonomi Rusia: keuangan, energi, pertahanan, pertambangan, dan peleburan. Langkah-langkah ini membatasi penyediaan pinjaman, layanan investasi, melarang pasokan senjata, peralatan militer, peralatan dan teknologi berteknologi tinggi (misalnya, untuk eksplorasi dan produksi minyak di wilayah laut dalam, di rak Arktik dan dalam formasi shale ).

Sanksi “Krimea” khusus melarang investasi di wilayah ini, serta impor atau ekspor barang, jasa atau teknologi ke (dari) wilayah semenanjung.

Iran

Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap Iran pada 1979, setelah sekelompok mahasiswa radikal menyerang kedutaan Amerika di Teheran.

Sanksi tersebut terdiri dari pembekuan besar-besaran aset Iran dan diperluas dan ditambah selama tahun-tahun berikutnya.

Pada tahun 1984, pemerintah AS memberlakukan larangan penjualan senjata ke negara dan bantuan ekonomi.

Pada tahun 1996, perdagangan minyak antara Iran dan AS dilarang, serta pasokan peralatan penerbangan.

Pada tahun 2004, kontak langsung antara bank-bank kedua negara dilarang, serta publikasi makalah ilmiah Iran.

Sanksi-sanksi ini menyebabkan kenaikan tajam harga untuk barang-barang penting dan penurunan kualitas hidup di negara tersebut.

Korea Utara

Hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Korea Utara memburuk saat Perang Dingin dan perang sipil di semenanjung Korea.

Pecahnya permusuhan pada tahun 1950, Amerika Serikat memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Korea Utara, yang secara bertahap diperketat.

Sejak 2006, perhatian khusus telah diberikan pada fakta bahwa Korea Utara telah mengembangkan senjata nuklir, serta terus mengancam Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya.

Pada Maret 2016, pihak berwenang memberlakukan sanksi reguler terhadap Korea Utara setelah tuduhan mengatur serangan dunia maya di Sony Pictures.

Saat ini, hubungan antar negara semakin membaik, sementara sanksi tetap berlaku.

Suriah

Amerika Serikat memutus hubungan diplomatik dengan Suriah di tahun 2012, namun sanksi telah dibebankan di negara ini sejak 1986.

Amerika Serikat menuduh Suriah mendukung sekelompok teroris dan berperang dengan cara yang tidak sah (menggunakan senjata kimia), sementara pihak berwenang menyangkal semua tuduhan.

Selain itu, Amerika Serikat membebankan sejumlah sanksi terhadap individu dan perusahaan di Suriah yang dianggap sebagai terorisme dan korupsi.

Warga negara AS dilarang trading bahan bakar bersama Suriah, serta berinvestasi di negara ini.

Sudan

Hubungan antara Amerika Serikat dan Sudan memburuk ditengah tuduhan otoritas negara dalam mendukung organisasi teroris (teroris Palestina dan Lebanon).

Pada tahun 1993, Republik Sudan dinyatakan sebagai negara mensponsori terorisme yang berfungsi sebagai dasar untuk pengenaan sanksi dalam perdagangan dan sektor keuangan.

Sanksi reguler terhadap negara Afrika Timur diberlakukan sehubungan dengan dukungan Sudan untuk invasi Irak ke Kuwait dan organisasi Konferensi Islam Pan-Arab yang menentang negara-negara Barat.

Selain itu, Sudan dituduh memberikan perlindungan kepada teroris internasional.

Kuba

Sanksi AS pertama terhadap Kuba diperkenalkan selama Perang Dingin pada tahun 1960 sejak negara komunis adalah sekutu Uni Soviet.

Dasar untuk sanksi adalah nasionalisasi perusahaan swasta yang menjadi milik warga negara Amerika.

Saat ini, negara-negara mempertahankan hubungan diplomatik, tetapi ketegangan tetap seperti halnya larangan melakukan bisnis antara Amerika Serikat dan Kuba.

Presiden AS sebelumnya, Barack Obama, mencoba untuk meningkatkan hubungan, tetapi proses ini melambat sejak Donald Trump menemukan pembentukan perjanjian dengan Kuba "tidak menguntungkan".